Komisi III Mengutuk Pembunuhan oleh Polisi Lampung: Proses Tanpa Bias

Komisi III telah mengutuk penembakan tragis terhadap tiga petugas polisi selama penggerebekan perjudian sabung ayam ilegal di Lampung, menyebut tindakan tersebut sepenuhnya tidak dapat dibenarkan. Saat kita merenungkan insiden mengejutkan ini, kita harus memfokuskan pada implikasi yang lebih luas yang dimiliki untuk akuntabilitas polisi dan keterlibatan personel militer dalam operasi penegakan hukum. Serangan brutal yang merenggut nyawa Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan petugas penegak hukum kita dan hubungan yang mereka jalin dengan angkatan bersenjata.

Rudianto Lallo, anggota Komisi III, telah bersuara menuntut penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas penembakan ini. Kami sepenuhnya setuju dengan pendapatnya bahwa akuntabilitas sangat penting, tidak hanya untuk korban dan keluarga mereka, tetapi untuk integritas sistem penegakan hukum kita secara keseluruhan.

Insiden ini harus dijadikan panggilan bangun bagi kita semua; kita tidak dapat mengabaikan kebutuhan akan penyelidikan yang adil dan tidak bias yang meminta pertanggungjawaban semua pihak yang bertanggung jawab, terlepas dari afiliasi atau status mereka.

Lebih lanjut, keterlibatan personel militer, atau TNI, dalam insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran tambahan yang tidak bisa kita abaikan. Penting bahwa setiap keterlibatan militer yang dikonfirmasi dihadapi dengan konsekuensi hukum yang ketat. Sentimen ini mencerminkan keinginan kolektif kita untuk kerangka hukum yang tidak memungkinkan perlakuan istimewa berdasarkan pangkat atau afiliasi.

Kita harus memastikan bahwa standar yang sama berlaku untuk semua orang, karena ini fundamental untuk menjaga kepercayaan publik baik pada kepolisian maupun pada angkatan bersenjata.

Saat kita melangkah maju, sangat penting bagi Komisi III untuk memantau proses penyelidikan dengan cermat. Kita perlu menjunjung tinggi standar hukum yang tidak hanya mencerminkan komitmen kita terhadap keadilan tetapi juga meyakinkan publik bahwa penegakan hukum didedikasikan untuk melayani dan melindungi mereka.

Masyarakat kita berhak mengetahui bahwa mereka yang memiliki kekuasaan—baik mereka yang memakai lencana polisi atau seragam militer—dipertanggungjawabkan pada tingkat yang sama.