Pramono Menekankan Bahwa Padel Dikenai Pajak: Sebagian Besar Pemain Adalah Orang-Orang Berkualitas

Ketika kita menyelami dunia padel, penting untuk memahami bagaimana perpajakan memengaruhi baik pemain maupun pemilik fasilitas. Baru-baru ini, Gubernur Pramono Anung mengonfirmasi bahwa fasilitas padel di Jakarta akan dikenai pajak hiburan sebesar 10%. Keputusan ini sejalan dengan pajak yang dikenakan pada olahraga lain, seperti bulu tangkis dan renang, memperkuat gagasan bahwa padel bukan hanya sekadar hobi rekreasi, tetapi merupakan olahraga yang sah dan layak mendapatkan perlakuan serupa.

Perpajakan ini dapat dilihat dari sudut pandang keterjangkauan padel. Mengingat sebagian besar pemain padel berasal dari kalangan yang umumnya mapan secara ekonomi, diharapkan mereka mampu menanggung beban finansial yang terkait dengan berpartisipasi dalam olahraga ini. Alasan pemerintah daerah cukup sederhana: mereka yang mampu bermain harus turut berkontribusi pada pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan rekreasi. Bagaimanapun, dana yang diperoleh dari pajak ini dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas lokal dan mendukung program olahraga komunitas, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua orang.

Namun, kita tidak dapat mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan oleh pemain dan pemilik fasilitas mengenai implikasi finansial dari pajak ini. Banyak yang berpendapat bahwa meskipun padel menarik minat kalangan yang lebih kaya, pemberlakuan pajak terhadap sesuatu yang seharusnya dapat diakses untuk rekreasi dapat membatasi partisipasi. Pemerintah daerah, melalui surat keputusan dari Bapenda tertanggal 20 Mei 2025, telah memandang perpajakan ini sebagai langkah untuk memastikan keadilan perpajakan di berbagai bidang olahraga, namun kita harus bertanya apakah hal ini benar-benar mencapai keseimbangan tersebut.

Klasifikasi padel di bawah Pajak Barang dan Jasa Khusus (PBJT) mencerminkan meningkatnya popularitas olahraga ini, serupa dengan tenis dan biliar, yang juga dikenai pajak serupa. Klasifikasi ini menempatkan padel secara tegas dalam ranah hiburan, menunjukkan bahwa pemerintah memandang padel sebagai kemewahan daripada kegiatan rekreasi dasar.

Bagi kita yang memperjuangkan kebebasan dalam berolahraga, hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah keadilan perpajakan benar-benar ada jika hal itu menghambat akses ke aktivitas yang menyenangkan dan mendukung kesehatan ini?

Akhirnya, kita berada di persimpangan tanggung jawab finansial dan kebebasan rekreasi. Pajak hiburan 10% yang dikenakan pada padel mungkin tampak dapat dibenarkan, terutama mengingat kemampuan ekonomi para pemain, tetapi kita harus berupaya mendapatkan sistem di mana perpajakan tidak menghalangi partisipasi.

Saat kita menavigasi lanskap ini, kita harus secara kolektif memperjuangkan pendekatan yang lebih adil yang menjunjung tinggi aksesibilitas dan pendanaan yang diperlukan untuk olahraga komunitas.