Budi Arie Setiadi dengan tegas membantah tuduhan bahwa dia melindungi situs judi online, menegaskan bahwa dia tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut. Ia secara kategoris menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa tuduhan itu hanyalah serangan jahat terhadap karakternya. Budi menekankan bahwa dia telah mengabdikan kariernya untuk memberantas perjudian online, terutama selama masa jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Komitmennya untuk melawan aktivitas ilegal ini sangat kontras dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Budi menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan fitnah. Ia percaya bahwa tuduhan itu telah disusun secara strategis untuk merusak reputasinya dan mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya terkait perjudian online. Dengan menyebut serangan tersebut sebagai upaya pembunuhan karakter, Budi menunjukkan keseriusan situasi ini dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh klaim palsu terhadap integritas seseorang. Ia bersikeras bahwa tidak ada komunikasi mengenai pengaturan keuangan atau skema perlindungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam operasi perjudian tersebut yang bisa memperkuat klaim bahwa dia bersih.

Penting untuk memahami implikasi dari tuduhan ini. Tuduhan tersebut tidak hanya mengancam kehidupan pribadi dan profesional Budi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang masalah perjudian online yang lebih luas dalam masyarakat. Ketika tokoh publik dituduh secara palsu, hal ini dapat menciptakan efek dingin bagi mereka yang benar-benar berkomitmen menegakkan hukum terhadap kegiatan ilegal tersebut. Kesediaan Budi untuk memberikan bukti demi membela namanya menunjukkan betapa besar tekadnya untuk melawan serangan ini dan memulihkan reputasinya.

Selain itu, Budi mengklaim bahwa namanya telah disalahgunakan oleh terdakwa dalam upaya untuk memberi legitimasi terhadap tindakan mereka. Penyalahgunaan reputasi ini menyoroti kekhawatiran penting di era digital, di mana karakter dapat dicemarkan melalui disinformasi dan tuduhan tidak berdasar. Dalam masa ketika perjudian online menjadi perhatian yang semakin meningkat, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang melawan hal tersebut tidak dibungkam oleh fitnah dan tuduhan palsu.

Situasi Budi Arie Setiadi menjadi pengingat akan perlunya kewaspadaan dalam menghadapi perjudian online dan serangan karakter yang dapat menyertai perjuangan tersebut. Saat kita menavigasi lanskap ini, kita harus tetap berkomitmen pada kebenaran dan keadilan, memastikan bahwa mereka yang benar-benar berjuang melawan kegiatan ilegal mendapatkan penghormatan dan dukungan yang layak.

Sangat penting bagi kita untuk melawan tidak hanya perjudian online, tetapi juga serangan karakter yang merusak yang dapat melemahkan perjuangan kita untuk integritas.

Seiring dengan langkah Pemerintah Indonesia yang sedang maju dengan rencana kontroversial untuk menulis ulang sejarah, kita berada di sebuah titik kritis di mana suara rakyat haruslah tidak dibungkam. Koalisi sipil, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), berdiri teguh menentang inisiatif ini, menganggapnya sebagai upaya untuk memberlakukan interpretasi tunggal terhadap masa lalu bangsa kita. Rencana ini mengancam untuk mengubah narasi sejarah kita, mengabaikan berbagai perspektif yang telah membentuk identitas Indonesia.

Dalam sebuah dengar pendapat umum yang berlangsung pada 19 Mei 2025, perwakilan dari AKSI menyampaikan keprihatinan mendalam tentang kontrol pemerintah atas narasi sejarah. Mereka berargumen bahwa kontrol ini berisiko menghapus kekayaan pengalaman yang membentuk memori kolektif kita. Sejarah bukan hanya sekadar rangkaian kejadian; ia adalah esensi dari siapa kita, sebuah refleksi dari perjuangan, keberhasilan, dan berbagai suara yang layak didengar.

Dengan berusaha menulis ulang sejarah, pemerintah tidak hanya mengabaikan suara-suara tersebut tetapi juga menumbuhkan lingkungan di mana kecenderungan otoritarian dapat berkembang. Manifesto AKSI menekankan perlunya memasukkan suara dan pengalaman rakyat dalam catatan sejarah kita. Mereka mengingatkan kita bahwa sejarah mencerminkan memori dan identitas bersama kita.

Ketika kita membiarkan narasi tunggal mendominasi, kita berisiko kehilangan kedalaman dan nuansa yang berasal dari beragam sudut pandang. Proyek penulisan ulang sejarah ini, mereka peringatkan, dapat mengarah pada ketegangan sosial, karena hal ini merusak dasar-dasar prinsip demokrasi yang kita usahakan untuk tegakkan.

Kita harus tetap waspada terhadap manipulasi sejarah demi kepentingan politik. Bahaya dari narasi yang homogen ini melampaui sekadar perdebatan akademik; ia memiliki dampak nyata bagi masyarakat kita. Pandangan sejarah yang sempit dapat menciptakan perpecahan di antara kita, menumbuhkan kesalahpahaman dan konflik.

Kita harus merangkul sejarah yang sebanyak dan semeriah populasi kita, yang mengakui dan menghormati pengalaman dan interpretasi yang berbeda. Memori kolektif kita adalah alat yang kuat, yang dapat menyatukan atau memecahbelah.

Seiring kita menavigasi momen penting ini, sangat penting bagi kita untuk mendukung AKSI dan memperjuangkan pendekatan inklusif terhadap sejarah bangsa kita. Dengan melakukan hal ini, kita menghormati kompleksitas masa lalu dan memastikan generasi mendatang mewarisi pemahaman yang kaya dan beragam tentang siapa kita sebagai orang Indonesia.

Jangan biarkan sejarah kita ditulis ulang tanpa suara kita.

Seiring berkembangnya lanskap politik, proses pendaftaran calon ketua potensial Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi dibuka. Inisiatif ini, yang dimulai pada 13 Mei 2025 di kantor DPP PSI di Jakarta, menandai langkah penting menuju demokratisasi kepemimpinan partai dan mendorong budaya politik yang lebih inklusif.

Untuk memenuhi syarat sebagai calon, individu harus memenuhi kriteria tertentu yang mencerminkan komitmen partai terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pertama dan terutama, calon harus merupakan anggota terdaftar PSI, dan mereka perlu menunjukkan kartu keanggotaan yang berlaku selama proses pendaftaran. Persyaratan ini memastikan bahwa hanya mereka yang menunjukkan komitmen terhadap nilai dan tujuan partai yang dapat bercita-cita memimpin.

Kriteria kelayakan calon tersebut sangat penting untuk menjaga integritas partai dan memastikan bahwa kepemimpinannya mencerminkan basis keanggotaan.

Selain itu, proses dukungan (endorsement) memegang peranan penting dalam pemilihan calon. Untuk memenuhi syarat secara resmi, calon harus mendapatkan minimal lima dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) disertai dukungan dari setidaknya 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Struktur dukungan berjenjang ini dirancang untuk mencegah dominasi satu faksi dalam pemilihan kepemimpinan sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas di berbagai daerah.

Dengan mewajibkan dukungan dari berbagai cabang lokal, PSI bertujuan membangun kepemimpinan yang tidak hanya mewakili tetapi juga responsif terhadap kebutuhan beragam konstituen.

Periode pendaftaran akan berlangsung hingga 31 Mei 2025, dan kami dapat mengantisipasi pengumuman calon secara publik pada 18 Juni 2025. Garis waktu ini memberikan cukup waktu untuk persiapan dan pertimbangan, memastikan bahwa anggota partai mendapatkan informasi yang lengkap tentang calon-calon yang bersaing untuk memimpin.

Ini juga mendorong dialog yang sehat di dalam partai, saat anggota membahas dukungan dan kualitas yang mereka cari dari calon pemimpin masa depan.